UN SD, Sebuah kebijakan utopis?

Niat pemerintah untuk menyelenggarakan UN bagi tingkat sekolah dasar (UN SD) sepertinya sudah tidak bisa di tawar-tawar lagi! Menurut mereka, hal ini perlu dilakukan demi standarisasi dan peningkatan mutu pendidikan.
Ada pertanyaan mendasar yang harus dipikirkan berkenaan dengan akan diselenggarakannya UN SD tahun depan ini. Yaitu: Apakah perlu diberlakukan UN SD untuk saat ini?


Jawabannya menurut kacamata saya sebagai guru daerah terpencil adalah belum saatnya! Lho pak! apakah bapak mau menentang kebijakan pemerintah? Apakah bapak tidak ingin adanya standarisasi dalam hal kelulusan SD? Atau bapak tidak ingin mutu pendidikan kita meningkat? Mungkin itulah pertanyaan yang timbul akibat sikap dan jawaban saya di atas.

Pertanyaan pertama saya jawab: saya tidak ingin/tidak berani menentang kebijakan pemerintah. Bukankah kebijakan UN SD ini telah ditentang oleh banyak pihak, ada yang berdemo, ada yang terus terang menyatakan tidak setuju, bahkan ada dinas pendidikan atau sekolah yang seia-sekata menyatakan tidak siap. Kenyataannya, anjing menggonggong kafilah berlalu! Kebijakan ini tetap juga dilaksanakan (pen:dipaksakan).

Pertanyaan kedua saya jawab: saya orang pertama yang berdiri dibarisan depan mendukung kebijakan yang akan meningkatkan mutu pendidikan. (Yes, itu baru Oemar Bakrie sejati, men, he.he.he). Tapi apa benar UN SD akan meningkatkan mutu pendidikan? Kalau meningkatkan angka/nilai kelulusan mungkin saja. Tapi ingat, nilai atau angka kelulusan itu merupakan hasil bukan proses. Meningkatnya hasil belum menjamin bahwa proses yang ada telah meningkat mutunya. Kalau tidak percaya anda boleh menjadi tim Pemantau Independen UN SD, pergilah ke daerah pinggiran. Ikutlah jadi pengawas di SD sana. Insyaallah anda akan dipanggil kepala sekolah, masuk keruangan beliau, kemudian dengan amat sangat beliau meminta agar pengawasan jangan terlalu ketat, "Kalau ada pelanggaran sedikit-sedikit tolong jangan dilaporkan kata beliau.

Kenapa bisa demikian, karena pada hakekatnya sekolah belum siap menghadapi UN. Proses pendidikan yang ada tidak mengalami perubahan atau tidak ada kebijakan yang signifikan dari pemerintah. Logikanya: kalau hasil ingin meningkat, maka proses harus ditingkatkan lebih dahulu. Misalnya, kalau pedagang ingin untung lebih besar, maka dia harus menambah modal dagangannya.

Kita lihat, apa ada kebijakan pemerintah yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Oh, ada pak! sekarang kurikulum diganti dengan yang baru! jawab seorang rekan birokrat. Oh ada lagi pak! gedung sekolah sekarang telah diperbaiki. Jawab rekan pemborong. Oh ada pak, buku telah diganti dengan yang baru, jawab rekan agen salah satu penerbit dari pulau jawa.

Terserah pendapat anda, tapi dari pengalaman saya sebagai guru, kebijakan yang selama ini diambil pemerintah cuma menyentuh kulit permasalahan pendidikan kita. Belum sampai ke akar permasalahan sebenarnya. Hasilnya ya, masih nggak jauh beda dengan pendidikan beberapa repelita dahulu! (Tanya kenapa?)

Akibatnya, UN SD menjadi tekanan bagi sekolah dan guru. Pemerintah membuat patokan nilai untuk lulus, tidak peduli apakah murid tersebut dari kota atau dari desa, dari daerah maju atau terpencil. Pokoknya kalau ingin lulus harus punya nilai sekian...

Maka sekolah membuat rencana dan strategi menghadapi UN. Bagi sekolah yang memang bermutu, mereka akan dapat mengantisipasi UN dan terbukti hasilnya (pen:nilai siswa) meningkat. Bagi sekolah yang sebenarnya belum mampu, maka mereka akan membentuk TIM SUKSES yang dengan segala cara berusaha meningkatkan hasil UN. Dari cara biasa, resmi, legal, illegal bahkan mungkin tindakan yang sebenarnya bertentangan dengna misi pendidik pun dilakukan. Contohnya, ada guru yang memberikan jawaban soal kepada siswa. Apa yang bisa diharapkan dari seorang siswa yang telah diajari untuk berlaku tidak jujur oleh gurunya sendiri.....!

Akhirnya kita tunggu saja hasil dari UN SD tahun depan apakah memang betul-betul dapat dan siap dilaksanakan oleh sekolah?

Majulah Pendidikan Indonesia!
(Lewat cara yang jujur tentu saja ...)