04 Agustus 2008


Saya ada cerita seru nih tentang jabatan wakasek di sekolah saya. Tapi, sstttt jangan cerita kemana-mana ya. Nanti jadi berita dan bahan penyelidikan kejagung atau KPK. Soalnya kalau dilihat sekilas, dengan mengemban jabatan Wakasek di tempat kami, terlihat seperti kaya atau banyak duit.

Begini ceritanya. Sekolah kami mempunyai 2 buah kapal klotok sebagai saran transportasi siswa. Siswa naik klotok tersebut gratis. Solar sebagai bahan bakarnya dibelikan oleh Diknas Kabupaten. Tujuannya agar siswa di daerah terpencil merasa tertarik sekolah dan tidak memberatkan orang tua siswa.

Dalam sehari solar yang diperlukan oleh kedua buah klotok siswa itu sebanyak 11 liter. Sedangkan harga solar di Bajayau Rp 7 ribu perliter. Jadi sehari diperlukan biaya 11 x 7 = 77 ribu rupiah. Semua ini diharapkan dapat ditutupi oleh bantuan APBD HSS dan dana BOS. Memang semua ini sudah dianggarkan. Bantuan APBD HSS untuk BBM Klotok kami Rp 400 ribu perbuah. Jadi dengan adanya 2 buah klotok, dana yang diterima menjadi 800ribu perbulan.

Tentu saja dana APBD belum cukup. Hitung saja, sehari 77 ribu dikalikan 26 hari kerja hasilnya Rp. 2.002.000, perbulan biaya yang diperlukan untuk operasional klotok siswa SMPN 2 Daha Selatan. Jadi kalau mengandalkan dana APBD kabupaten HSS yang cuma Rp 800 ribu berarti kami kekurangan dana solar Rp 1.202.000,- perbulan. Semua dana ini harus ada tiap hari karena bila tidak ada dana tidak ada solar. Bila tidak ada solar klotok tidak jalan. Bila klotok tidak jalan maka siswa yang tidak hadir hampir semuanya. Bayangkan satu kelas siswa tidak hadir gara-gara klotok tidak bisa jalan kehabisan BBM.

Untunglah ada dana BOS. Dalam RAB sekolah kami anggarkan bantuan transportasi siswa sebesar Rp 1.202.000 perbulan. Jadi DI ATAS KERTAS DANA BBM KLOTOK SISWA KAMI MENCUKUPI.

Tapi, untung tak dapat diraih. Malang tak dapat ditolak. Dana BBM APBD baru bisa dicairkan setelah beberapa bulan. Tahun 2007 kemarin, dana BBM klotok siswa kami baru cair di bulan Desember. Jadi bayangkan, kami pontang-panting mencari dana talangan untuk membiayai klotok siswa selama 11 bulan. Tahun ini sudah agak lumayan. Cair 3 bulan di bulan keempat. Jadi bisa dikatakan kami harus mencari dana talangan.

Pencairan dana BOS juga selalu terlambat. Semester pertama biasanya cair di bulan Juni atau Juli. Sedangkan di semester kedua cairnya bulan November atau Desember.

Oleh karena itu walaupun dihitung di atas kertas mencukupi, tapi dananya belum cair. Sedangkan kebutuhan riil dilapangan harus selalu ada. Contohnya di bulan Juli ini, Dana APBD belum cair, dana BOS apalagi masih jauh. Jadi belum ada dana untuk membeli BBM sedangkan klotok harus jalan.

Akhirnya, Bendaharawan dan Wakasek bergantian menalangi dana untuk beli BBM. Sampai saati ini Bendaharawan sudah kehabisan dana cash sehingga terpaksa kedepannya sang Wakasek yang menalangi BBM klotok siswa sejumlah Rp 2 juta lebih perbulan. Nah..lo..enak kan jadi Wakasek.

Akhirnya, ada kawan yang nyeletuk. "Berarti Wakaseknya banyak uang dong alias Kaya". Bayangkan gaji Wakasek kami yang baru golongan III/a saja cuma Rp. 1,8 jutaan saja. Tapi Koq bisa menalangi BBM siswa yang lebih 2 jutaan. Memangnya Sang Wakasek tidak perlu makan, tidak perlu beli baju, anaknya tidak perlu biaya sekolah. Kok semua gaji ditalangkan ke sekolah malah harus mencarikan tambahan 200 ribuan untuk menutupi sisanya.

Ah, Jangan anda berpikir Wakaseknya korupsi, karena di sekolah kami tidak ada yang bisa dikorupsi. Kapur saja kadang harus beli dengan uang kantong sendiri. Sang Wakasek kami tidak kaya harta tapi mungkin cuma kaya hati. Dana untuk menalangi sekolah juga selain duit pribadi, sisanya pontang-panting cari hutangan sana-sini. Walaupun hutangan itu yang menanggung bunganya sang Wakasek sendiri.

Dan tahukah pembaca sekalian. Hal yang lebih malangnya lagi, sang Wakasek adalah saya sendiri.....

2 komentar:

  1. ya itulah. Dana dari BOS, he..he... Cairnya lamaaaaaaaaaa, dapatnya dikiiiiiiiiiittt.

    Sekolah jadi hidup sebentar, lalu mati, hidup lagi, mati lagi. Kapaaannnn kita bisa maju kalau begini?

    BalasHapus
  2. Oemar Bakrie17/08/08 07.19

    Kasihan...memangnya nggak ada ya Kepsek di sana. Masalah itu kan pertama-tama tanggung jawab kepsek. Trus Dinas Pendidikan Kabupaten gimana? Apa udah ada tindakan. Kalau tidak sungguh terlalu, semua pihak seperti tutup mata. Sungguh hanya anda yang peduli, saya sangat mendukung tindakan mulia anda. Sabarlah....semoga anda selalu banyak rejeki

    BalasHapus

Terima kasih atas komentar anda.