29 Juli 2008


Seorang pensiunan guru dan mantan penilik sekolah yang kenyang makan asam garam mengajar di daerah terpencil pernah berkata yang selalu menjadi bahan pikiran saya. "Sampai kapanpun, pendidikan di daerah terpencil tidak akan maju!". Saya terkejut mendengar perkataan beliau yang nampaknya seperti sebuah rasa pesimis atau bahkan mungkin sebuah ungkapan untuk memacu semangat kaum muda. Di balik perkataan beliau yang bernada pesimis ternyata tersirat berbagai bukti di lapangan yang pernah dialami oleh beliau sendiri.

Sekarang kita kita lihat hasil UN di daerah pinggiran dan terpencil, lihat lagi sarana dan prasarana yang ada. Kalau mau teliti lagi, lihat perbandingan jumlah guru antara sekolah di kota dan di daerah terpencil. Cari tahu juga, proyek rehab sekolah dan proyek lainnya kebanyakan diperoleh sekolah di kota atau di daerah pinggiran. Kalau anda telah mengetahuinya tentu anda akan setuju dengan pendapat awal saya bahwa pendidikan di daerah terpencil untuk saat ini masih kalah maju dibandingkan dengan pendidikan di kota.

1. Kekurangan Guru
Guru yang baru di angkat biasanya ditempatkan di daerah terpencil. Alasannya sederahana saja, karena di daerah terpencil banyak kekurangan guru. Harusnya dengan adanya drop guru baru yang masih fresh graduate dan berdedikasi tinggi ini pendidikan di daerah terpencil cepat maju.

Kenyataanya tidaklah demikian. Kebanyakan guru yang ditempatkan di daerah terpencil selalu terpikir untuk cepat-cepat pindah ke kota atau ke daerah kelahirannya. Di daerah paling ujung kecamatan Daha Barat terdapat sebuah SD. Dulunya di SD ini hanya ada 2 orang guru PNS dan beberapa guru honorer. Tapi 2 tahun belakangan ini banyak ditempatkan guru baru dan muda-muda. Tapi tidak sampai 5 tahun guru baru tersebut sudah pindah tugas atau masih dalam proses mengajukan berkas pindah.

Ada Ibu guru isteri Polisi pindah tugas dengan cepat karena mengikuti suami dan berbagai alasan "logis" lainnya. Akibatnya kembali terjadi kekurangan guru di SD tersebut seperti saat-saat sebelumnya.

Sebaliknya ada SD di kota yang jumlah gurunya 18 orang sedangkan kelasnya cuma 6 buah kelas. Apakah jumlah guru SD harus sedemikian banyaknya. Tentu tidak bukan. Jadi kenapa? Tentu saja karena banyak guru yang pindah ke SD tersebut. Atau ada guru "abadi" yang sejak mula diangkat di jaman bahaeula hingga sekarang tidak pindah-pindah karena keenakan.

Secara psikologis, alasan orang melakukan sesuatu hal ada dua. Pertama karena hal tersebut menguntungkan. Atau kedua untuk mengurangi kerugian. Jadi kalau dilihat dari aspek ini, tidak betahnya guru mengajar di daerah terpencil karena menganggap:
1. Mengajar di daerah terpencil merugikan.
2. Mengajar di daerah perkotaan menguntungkan.
Jadi wajar saja kebanyakan guru tidak betah mengajar di daerah terpencil dan selalu ingin pindah tanpa memikirkan bagaimana keadaan murid-muridnya setelah ditinggalkan.

Apakah hal ini melulu kesalahan guru? Tentu tidak. Sebagai sebuah sistem, pendidiakan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya faktor kebijakan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Menurut pendapat saya yang bodoh ini, untuk mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil pemecahannya sederhana saja. Tidak perlu mengadakan mutasi / rolling besar-besaran guru kota ke daerah pinggiran. Rolling ini akan menimbulkan gejolak sosial yang besar karena guru di daerah perkotaan sudah "terlena" dengan kemudahan mengajar di kota, kok tiba-tiba harus bersusah payah pergi ke daerah pinggiran.

Caranya: Buat sebuah kebijakan yang membuat guru tertarik mengajar di daerah terpencil. Kebijakan ini bisa berupa penghargaan materi atau non materi.

Penghargaan materi bisa berupa insentif mengajar di daerah terpencil. Misal di kabupaten HSS, guru mengajar di daerah terpencil akan memperoleh tunjangan sebesar Rp.300 ribu perbulan. Walaupun menurut guru-guru di sana jumlah tersebut masih belum bisa menutupi ongkos transprot/ biaya bensin untuk pergi ke tempat tugas selama sebulan.

Jadi kalau mau serius memikirkan kemajuan pendidikan daerah terpencil, Sang Bupati Pilihan Rakyat harusnya memberikan insentif yang "sulit ditolak" guru. Misalnya tunjangan satu kali gaji pokok. Jangan beralasan keterbatasan anggaran. Untuk memberikan insentif guru terpencil tidaklah terlalu besar jumlahnya karena jumlah guru di daerah terpencil sedikit sekali. Buktinya, membeli mobil dinas yang mewah untuk pejabat kok bisa saja, kenapa untuk pendidikan belum bisa.

Tapi kalau daerah sangat miskin sehingga tidak bisa memberikan insentif tersebut, bisa juga insentifnya berupa penghargaan. Misalnya saja guru yang mengajar di daerah terpencil diberi angka kredit untuk kenaikan pangkat. Atau bisa juga guru di daerah terpencil otomatis lulus sertifikasi guru. Atau guru yang telah mengajar di daerah terpencil otomatis naik pangkat dalam waktu yang cepat. Kan tidak banyak memakan biaya.

Kalau insentif materi atau non materi ini dianggap "menguntungkan" tentu saja guru-guru "sulit menolak". Akibatnya tidak perlu diminta, mereka akan mengajukan diri mengajar di daerah terpencil. Tak perlu mutasi, tak perlu rolling dengan paksaan.

2. Kekurangan Sarana dan Prasarana.
Daerah terpencil atau pinggiran adalah daerah yang "tidak terlihat" dan "tidak perlu dilihat". Sehingga bagaimanapun parahnya kerusakan bangunan sekolah, maka hal ini tidak begitu terekspos ke luar sehingga tidak menjadi perhatian.

Jadi biasanya, proyek rehab cepat didapat oleh sekolah di kota. Sebaliknya sekolah pinggiran hampir rubuh baru di rehab. Kalau ada drop sarana, prasarana atau buku-buku selalu terlambat dinikmati daerah pinggiran. Malah terkadang sekolah pinggiran bisa memperoleh sarana-prasarana yang merupakan sisa dari sarana di kota.

Alasannya bisa bermacam-macam. Bisa karena alasan geografis berupa medan yang sulit dicapai transportasi. Atau alasan kependudukan: jumlah penduduk yang sedikit (tidak menguntungkan dalam hitung-hitungan politik pilkada). Atau dianggap daerah terpencil masyarakatnya tidak banyak menuntut atau tidak banyak mengeluh karena kepolosan dan kebodohan mereka. Atau karena politik "mercu suar" seperti jaman Soekarno. Pokoknya bangun dahulu kota agar gemerlap dan mentereng, urusan daerah pinggiran belakangan.

3. Lemahnya Pengawasan
Kondisi geografis yang membuat daerah menajadi terpencil. Bisa berupa pegunungan seperti daerah Loksado di HSS. Bisa berupa daerah rawa seperti di Bajayau. Oleh karena itu diperlukan waktu dan tenaga untuk mencapai daerah tersebut dari kota.

Pengawas sekolah dan pengawas guru mata pelajaran biasanya jarang datang ke daerah terpencil. Selama saya mengajar 5 tahun di daerah terpencil, kedatangan pengawas sekolah bisa dihitung dengan jari sebelah tangan saja. Begitu pula kehadiran kepala sekolah tidak setiap hari.

Akibatnya kinerja guru dan keadaan murid kurang diperhatikan. Kondisi sarana dan prasarana kurang cepat diketahui kerusakannya. Guru yang rajin jarang dapat tetap bertahan kerajinannya jika tidak memperoleh apresiasi dan penghargaan yang layak. Demikian pula guru yang malas akan bertambah kemalasannya karena tidak ada yang mengawasi. Akhirnya terjadi "musim koler" (musim malas) atau kemalasan berjamaah.

Demikian pula pengawasan dari masyarakat sangat kurang. Biasanya komite sekolah yang dibentuk didaerah terpencil memiliki kepengurusan seadanya bahkan tidak jarang ada yang fiktif. Mungkin karena jarang ada tokoh masyarakan yang peduli pendidikan. Buktinya bila diundang rapat orang tua siswa yang hadir sangat sedikit. Akibatnya fungsi pengawasan komite sekolah tidak bisa berjalan.

Jadi jika keadaan ini tidak berubah, maka kemajuan pendidikan di daerah terpencil akan selalu jalan di tempat. Tidak berlebihan jika ada ungkapan "Pendidikan di daerah terpencil takkan pernah maju".

2 komentar:

  1. Kemarin di amuntai guru-guru sd terpencil sudah menerima tunjangan daerah terpencil (sejalan dengan tunjangan profesi) selama 3 bulan, untuk guru SD, sebesar 1 kali gaji pokok. Mudah-mudahan mereka yang S1 nantinya juga dapat tunjangan profesional sehingga gaji jadi 3 kali lipat.

    Guru smp terpencil sayangnya belum/gak dimasukkan.

    BalasHapus
  2. kalau saat ini tertinggal, mungkin memang demikian adanya. Tapi kalau dikatakan sampai kapanpun tak akan bisa maju, saya rasa itu masih terlalu ekstrim.

    Sepertinya persoalan memang terletak pada kemauan dan keseriusan pemerintah setempat untuk kemudian diterjemahkan dalam kebijakan.

    Pengembangan strategisnya mungkin harus diawali dengan aksesibilitas yang mudah. Kalau hal ini sudah dapat direalisir, maka hal lain relatif lebih mudah menyusul.

    BalasHapus

Terima kasih atas komentar anda.